Sekilas Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)

LEMBAGA PENYIARAN SWASTA (LPS)
a. Lembaga Penyiaran Swasta merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran swasta radio atau televisi.
-Badan hukum yang dimaksud hanya berupa perseroan terbatas yang dibuktikan dengan akta notaris dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM RI.
-Bidang usahanya harus dicantumkan secara tegas dalam akta pendirian hanya tentang jasa penyiaran radio atau televisi, lembaga penyiaran swasta.

b. Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali
untuk bidang keuangan dan bidang teknik.
c. Lembaga Penyiaran Swasta:
1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

2) dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.

3) wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.

d. Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Swasta diperoleh dari:
1) siaran iklan; dan/atau
2) usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

e. Lembaga Penyiaran Swasta bersiaran dengan selalu mematuhi peraturan tentang isi siaran, dan siap menerima sanksi administratif atau pidana jika terbukti melanggar peraturan tentang isi siaran.
f. Untuk daerah-daerah tertentu, seperti daerah terpencil yang tidak mendapatkan sinyal siaran sama sekali (blank spot) atau daerah konflik, lembaga penyiaran
swasta diatur secara tersendiri.
g.Kelengkapan Khusus (Studi Kelayakan) Pemohon mengajukan:

a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) ditujukan kepada Ketua KPI melalui KPI Daerah.
b. Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan peraturan isi siaran lain.
c. Formulir isian yang ditetapkan oleh KPI.
d. Studi Kelayakan yang mencakup nama, visi, misi, dan aspek-aspek kelayakan:

1) Aspek Badan Usaha
1. Kepemilikan Perusahaan
2. Permodalan Perusahaan
3. Penjelasan ada tidaknya media cetak dan elektronik yang sudah dimiliki

2. Aspek Program
a) Segmentasi target pendengar atau penonton dan Proyeksi Pertumbuhan 5 tahun ke depan
b) Format Siaran
c) Komposisi Siaran
d) Jadwal Program Siaran/Pola Acara Siaran
e) Materi Siaran
f) Daya saing (keunggulan dan perbedaan terhadap pesaing)

3. Aspek Teknis
a) Usulan saluran frekuensi/kanal yang diinginkan
b) Gambar tata ruang dan peta lokasi studio, gambar tata ruang dan peta lokasi stasiun pemancar
c) Daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya investasinya
f) Spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya
g) Peta wilayah jangkauan dan peta wilayah layanan siaran

4. Aspek Keuangan
a) Rencana kinerja arus keuangan 5 (lima) tahun ke depan (cash flow dan rugi laba)
b) Proyeksi pendapatan iklan dan pendapatan lain yang sah
c) Analisis Rasio Keuangan

5. Aspek Manajemen
a) Struktur organisasi, mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja
b) Penjelasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keahliannya
c) Susunan dan nama para pengurus penyelenggara penyiaran
d) Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab Siaran dan fotokopi KTP yang bersangkutan
e) Penjelasan sistem penggajian, bonus, lembur, insentif dan tunjangan lainnya
f) Analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman)

e. Pemohon melampirkan fotokopi untuk Studi Kelayakan:

1) Fotokopi berkas perizinan atau rekomendasi perizinan lain yang dikeluarkan sebelum tanggal 28 Desember 2002, atau sebelum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran disahkan (jika ada);

2) Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya (jika ada perubahan);

3) Fotokopi Surat Pengesahan Badan Hukum dari Kehakiman dan Surat telah terdaftar pada instansi yang berwenang (Tanda Daftar Perusahaan dapat juga berupa tanda terima dalam proses pengurusan yang nantinya dilengkapi pada saat Pemohon telah mendapat Rekomendasi Kelayakan);

4) Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha dan/atau HO (hinder ordonantie/Undangundang Gangguan) (juga dapat berupa tanda terima dalam proses pengurusan
yang nantinya dilengkapi pada saat Pemohon telah mendapat Rekomendasi Kelayakan);

5) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

6) Fotokopi KTP pemegang saham, komisaris, dan direksi.

About these ads

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: